Misbakhun Serahkan Semua Target Pertumbuhan kepada Pemerintah untuk Implementasi RAPBN 2026

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa seluruh target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2026 telah diserahkan kepada pemerintah untuk dijalankan melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Hal ini disampaikan setelah rapat kerja antara Komisi XI, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, kesepakatan indikator makro ekonomi disepakati, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,9 persen. GNI per kapita juga diproyeksikan mencapai USD 5.520.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Ditantang Juara Debat Asia Pasifik, Pilih Mundur dengan Alasan Masih Bego

Misbakhun menekankan, pencapaian target ini harus disertai program pembangunan yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

“Dengan pertumbuhan 5,4 persen ini, diharapkan Pemerintah berupaya serius mengembangkan program-program pembangunan, terutama menciptakan program pembangunan yang berdampak kuat pada konsumsi rumah tangga, investasi, mendorong ekspor, dan model tetap bruto berkelanjutan,” ujar Misbakhun kepada Parlementaria, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya penerimaan negara yang kuat agar program-program tersebut dapat dijalankan dengan efektif.

Baca Juga: Telan Kekalahan Memalukan dari Grimsby, Bos Manchester United Ruben Amorim Minta Maaf

“Semua target ini telah kami serahkan kepada Pemerintah. Motivasi utama pertumbuhan ini adalah konsumsi. Jika Pemerintah memiliki konsumsi yang kuat, hal itu harus didukung oleh penerimaan negara yang besar dan kuat,” tegas Misbakhun.

Lebih jauh, Misbakhun menekankan peran Bank Indonesia dan OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, termasuk pengelolaan suku bunga dan perluasan akses pembiayaan bagi korporasi, UMKM, dan konsumen.

Langkah ini diyakini akan meningkatkan lapangan kerja, memperlancar aliran pembiayaan, dan memperkuat aktivitas bisnis di sektor riil.

Baca Juga: Tips Finansial Gen Z, Rahasia Agar Gaji Tidak Cepat Habis

Kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk merumuskan program pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Misbakhun optimistis, koordinasi yang baik antara pemerintah, DPR, BI, dan OJK akan menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***(LL)