Judistira menilai bahwa giant sea wall bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan langkah strategis dalam menyelamatkan masa depan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Ia meminta setiap elemen pemerintah daerah untuk tidak terjebak dalam proyek-proyek kecil populis yang justru menyita anggaran dan mengesampingkan program fundamental seperti tanggul laut raksasa.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kesiapan Gubernur Pramono Anung yang menyatakan komitmen menyumbang dana Rp5 triliun per tahun untuk proyek giant sea wall hingga 2029 mendatang.
Namun demikian, ia tetap meminta adanya pengawasan ketat agar realisasi program tidak terhambat oleh birokrasi atau konflik kepentingan antarlembaga yang bisa memperlambat progres pembangunan.
Menurutnya, skema pendanaan berkelanjutan harus dirancang dengan transparansi tinggi dan melibatkan pengawasan dari legislatif agar proyek berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap agar semua pihak di lingkup Pemprov DKI memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap proyek tanggul laut sebagai solusi permanen bagi permasalahan banjir Jakarta.
Judistira menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan langkah besar, bukan solusi tambal sulam, dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim global.
Baca Juga: Lowongan Dosen Tetap ITS 2025 Non PNS Dibuka, Lebih dari 30 Formasi Tersedia di Berbagai Fakultas
Dengan demikian, ia mendesak agar rencana pembangunan tanggul laut raksasa tidak sekadar dimasukkan dalam dokumen RPJMD, melainkan menjadi prioritas anggaran hingga akhir masa jabatan pemerintahan.
Menurutnya, upaya besar ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada jutaan warga yang setiap tahun dihantui ancaman banjir di kawasan pesisir.
Ia mengakhiri dengan menekankan bahwa keberanian dalam menetapkan skala prioritas akan menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan masa depan ibu kota.***(LL)