Judistira Hermawan Ingatkan Pemerintah Daerah Tidak Abaikan Skala Prioritas Proyek Pesisir

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, kembali menyoroti urgensi pembangunan giant sea wall yang semestinya menjadi prioritas utama dalam perencanaan jangka menengah pemerintah daerah.

Dalam Rapat Pimpinan Gabungan Bapemperda DPRD DKI Jakarta yang membahas Raperda RPJMD 2025-2029, Judistira menegaskan pentingnya skala prioritas agar proyek krusial tidak diabaikan di tengah berbagai rencana pembangunan lain.

Ia menilai bahwa proyek tanggul laut raksasa tidak hanya berperan penting dalam mencegah banjir rob, tetapi juga menjadi pelindung vital dari potensi bencana iklim ekstrem yang terus meningkat.

Baca Juga: Misbakhun Bongkar Risiko Kesepakatan Dagang RI dan AS, Industri Nasional Harus Siap Hadapi Gempuran Pasar Bebas

Menurutnya, ketika proyek ini menyangkut keselamatan warga di sepanjang pesisir utara Jakarta, maka sudah semestinya ditetapkan sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian khusus pada proyek giant sea wall sebagai bagian dari upaya perlindungan infrastruktur dan masyarakat pesisir ibu kota.

Judistira menggarisbawahi bahwa perhatian pemerintah pusat perlu direspons dengan keseriusan yang setara dari pemerintah daerah melalui komitmen anggaran dan kebijakan pembangunan.

Baca Juga: Korban Tewas Tembus 60.000 Jiwa, Gaza Dilanda Kelaparan Massal dan Krisis Kemanusiaan

Ia menyebut bahwa pemerintah daerah harus realistis dalam menyusun APBD, menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas keuangan yang tersedia dan memastikan proyek strategis tetap berjalan.

Proyek tanggul laut yang awalnya dirancang sepanjang 12 kilometer kini ditambah menjadi 19 kilometer, sehingga memerlukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran tahunan dan jangka panjang.

Menurut Judistira, penambahan panjang tanggul secara signifikan otomatis berimplikasi pada peningkatan biaya, sehingga penjadwalan dan perencanaan anggaran tahunan perlu dirancang lebih hati-hati dan terukur.

Ia juga menekankan bahwa pembiayaan proyek tidak boleh hanya bergantung pada APBD DKI Jakarta, melainkan harus dibicarakan secara komprehensif dengan pemerintah pusat melalui skema pembagian beban anggaran.

Baca Juga: Mau Liburan ala Hotel Bintang 5 di Alam Terbuka? Coba Glamping di Oak Tree Resort Batu

Selain itu, ia menyoroti perlunya menyelaraskan proyek ini dengan visi jangka panjang nasional agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan kebijakan lintas sektor dan wilayah.