ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyoroti secara tegas rencana pemerintah daerah yang akan menambah panjang proyek tanggul laut raksasa menjadi 19 kilometer dari sebelumnya 12 kilometer.
Ia menekankan bahwa perubahan signifikan terhadap skala proyek ini harus dibarengi dengan skema pembiayaan yang masuk akal, terukur, dan tidak membebani fiskal daerah dalam jangka panjang.
Dalam forum resmi Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Judistira meminta pembangunan tanggul laut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 agar tidak terputus secara kebijakan.
Baca Juga: 10 Sikap Profesional yang Bisa Diterapkan Gen Z Tanpa Kehilangan Jati Diri
Menurutnya, proyek sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan APBD DKI Jakarta, melainkan harus melibatkan sinergi bersama pemerintah pusat untuk menghindari pembengkakan anggaran.
Judistira juga menyoroti bahwa antusiasme Presiden RI terhadap proyek ini menjadi indikator penting bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus merespons dengan langkah kebijakan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa biaya proyek tanggul laut yang mencapai triliunan rupiah membutuhkan perencanaan teknokratis, komitmen politik yang konsisten, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggarannya.
Baca Juga: Staycation Nyaman dan Instagramable di Trizara Resort, Glamping Favorit Anak Muda
Dalam pernyataannya, Judistira mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung ulang besaran pembiayaan karena pembangunan tanggul laut sepanjang 19 kilometer tentu membutuhkan sumber daya fiskal yang lebih besar dibandingkan rencana awal.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tanpa perhitungan mendalam bisa berisiko menjadi beban keuangan jangka panjang yang justru mengganggu prioritas pembangunan sektor lain.
Judistira mengapresiasi kesiapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyatakan akan mengalokasikan Rp5 triliun per tahun untuk proyek ini, namun menggarisbawahi pentingnya kelayakan fiskal dalam jangka panjang.
Baca Juga: Beda Dari Biasanya, Ini Cara Merawat Mobil Hybrid agar Tetap Irit dan Tahan Lama
Menurutnya, janji anggaran besar saja tidak cukup tanpa kejelasan soal mekanisme pengawasan, tahapan implementasi, dan siapa yang akan menanggung pembiayaan ketika terjadi deviasi dari rencana.
Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta menyusun ulang roadmap proyek dengan menyertakan proyeksi pembiayaan multiyears, estimasi resiko fiskal, serta skema pembagian beban antara pusat dan daerah.