ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan perlunya intervensi ekonomi yang langsung menyentuh rakyat kecil sebagai solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di ibu kota.
Ia menyampaikan bahwa Jakarta saat ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih merakyat, dengan memperkuat fondasi ekonomi di sektor usaha kecil, mikro, dan menengah yang selama ini menjadi penyangga utama stabilitas ekonomi warga.
Menurutnya, pengangguran yang sudah menembus angka 500 ribu orang tidak bisa lagi dihadapi dengan program simbolis, tetapi harus melalui kebijakan fiskal yang progresif dan menyasar langsung lapisan bawah.
Baca Juga: Misbakhun Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Pendanaan Koperasi, LPDB, KUR, dan TJSL Harus Jalan Bersama
Solusi Melalui UMKM Produktif
Judistira mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar hingga Rp450 miliar sebagai bentuk intervensi ekonomi kerakyatan untuk menggerakkan sekitar 30 ribu UMKM yang aktif.
Setiap UMKM yang dibantu ditargetkan mampu menyerap lima tenaga kerja baru, sehingga total potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan mencapai 150 ribu dalam jangka waktu satu tahun.
Ia menekankan bahwa solusi ini tidak hanya menyasar pengurangan pengangguran, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Baca Juga: Tolak Mediasi Pihak Ketiga, Thailand Ingin Selesaikan Konflik dengan Kamboja Lewat Jalur Dua Arah
Desain Skema yang Akuntabel
Dana yang disalurkan akan berbentuk bantuan produktif mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana setiap pelaku UMKM akan menerima pembiayaan sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta.
Judistira mengingatkan pentingnya proses seleksi, pendampingan, dan evaluasi yang ketat agar dana digunakan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Harapan terhadap Pemprov Jakarta