ESENSI.TV, NASIONAL - Menjelang bulan Ramadan, peredaran barang impor ilegal semakin meningkat, terutama untuk kebutuhan bahan pokok dan produk sandang.
Fenomena ini kerap terjadi setiap tahun seiring dengan melonjaknya permintaan pasar terhadap komoditas seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang-kacangan, hingga tekstil.
Jika tidak diawasi dengan baik, maraknya impor ilegal dapat merugikan pelaku usaha lokal serta mengancam stabilitas perekonomian dalam negeri.
Selain berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat, impor ilegal juga berpotensi mengurangi pemasukan negara dari sektor bea dan cukai.
Baca Juga: Zelenskiy Pertimbangkan Pengunduran Diri demi Perdamaian, Tegaskan Ukraina Tak Akan Berutang pada AS
Barang-barang yang masuk tanpa melalui jalur resmi ini sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenakan pajak dan bea masuk, sehingga merugikan produsen dalam negeri yang harus bersaing dengan produk murah dari luar negeri.
Menghadapi tantangan ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama dengan Satgas Pangan telah bersiap untuk memperketat pengawasan, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan selama bulan Ramadan.
Kapolda Jawa Timur, Komjen Pol Imam Sugianto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pasar agar harga bahan pokok tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh masuknya barang impor ilegal.
"Kami memastikan Satgas Pangan akan bekerja secara maksimal untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Jika terjadi lonjakan harga, pemerintah daerah siap mengambil langkah strategis untuk mengatasinya," ujar Imam.
Baca Juga: Makin Dekat ke Gelar Liga Premier, Liverpool Taklukkan Man City 2-0
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada bahan makanan, tetapi juga mencakup sektor tekstil yang rawan disusupi produk impor ilegal.
Menurut Imam, pengamanan terhadap jalur distribusi barang, mulai dari pelabuhan hingga pasar, menjadi prioritas utama dalam mencegah masuknya barang ilegal.
Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga terus diperkuat agar tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal bisa berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, DPR RI turut menyoroti maraknya impor ilegal yang semakin mengkhawatirkan.