ESENSI.TV, NASIONAL - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi agenda penting pemerintah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah besar untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.
Namun, pelaksanaannya masih memerlukan perencanaan matang agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para ASN yang akan pindah.
Rencana pemindahan ini sebelumnya sempat dirancang pada 2024 dalam dua tahap, yakni pada bulan Juli dan September.
Baca Juga: Tekanan Tampil Sempurna di Media Sosial, Ini yang Harus Gen Z Pahami Agar Tidak Kena Mental
Namun, upaya tersebut gagal terlaksana karena berbagai tantangan, termasuk kondisi infrastruktur yang belum memadai dan potensi risiko besar bagi kehidupan para ASN.
Kini, rencana tersebut kembali dibahas dengan lebih hati-hati, mengingat pemindahan ini melibatkan perubahan besar dalam kehidupan ribuan ASN dan keluarga mereka.
Tantangan utama dalam pemindahan ini meliputi dua aspek besar. Pertama, kesiapan infrastruktur di IKN, termasuk perkantoran, perumahan, akses publik, serta ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik.
Para ASN yang pindah harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dari Jakarta.
Baca Juga: Kemensos dan Kementerian PPPA Kolaborasi, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Kedua, dampak sosial dan budaya juga menjadi perhatian. ASN yang telah lama menetap di Jakarta bersama keluarga besar mereka akan menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, budaya, hingga sistem pendidikan yang baru.
Belajar dari pengalaman negara lain seperti Korea Selatan dan Myanmar, pemindahan ibu kota ke lokasi baru sering kali menghadapi kendala serupa.
Sejong di Korea Selatan dan Naypyidaw di Myanmar, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam menarik penduduk dan memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi warganya.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, atau yang akrab disapa Gus Ali, menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN, Istana Garuda Menyusul di Era Prabowo
Presiden Jokowi Resmikan Mayapada Hospital Nusantara, Rumah Sakit Internasional di IKN
Pemerintah Siapkan 3.100 Hektare Lahan di Sekitar IKN untuk Infrastruktur Pendukung
Basuki Hadimuljono Dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Presiden Prabowo di Istana Negara
Tunggu Kesiapan Infrastruktur, Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Belum Akan DitandatanganiĀ