Judistira Hermawan Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat Pajak Parkir

ESENSI.TV, JAKARTA - Judistira Hermawan menyerukan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan pajak parkir di Jakarta untuk menekan kebocoran pendapatan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar itu menyoroti bahwa potensi pajak parkir di ibu kota bisa mencapai Rp1 triliun, tetapi yang masuk ke kas Pemprov hanya sekitar Rp100 miliar per tahun.

“Kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, yakni Rp900 miliar. Pendapatan parkir harus dimaksimalkan karena ini salah satu sumber PAD terbesar,” ujarnya, dikutip pada Senin, 20 Oktober 2025.

Judistira menekankan bahwa pengelolaan parkir yang profesional harus dibarengi sistem pencatatan dan pengawasan yang transparan agar semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Lepaskan Penat! Ini 5 Tempat Wisata di Batam yang Wajib Dikunjungi

Menurutnya, transparansi ini penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui aliran pendapatan parkir secara jelas dan akuntabel.

Ia menilai bahwa pengawasan ketat juga harus melibatkan aparat keamanan dan lembaga pengawas agar tidak ada praktik pungutan liar di lapangan.

Selain itu, Judistira mengingatkan Pemprov DKI untuk membangun kemitraan yang baik dengan pengelola parkir on street agar sistem kerja lebih tertib dan hasilnya maksimal.

Politisi Golkar ini menambahkan bahwa kesejahteraan juru parkir (jukir) juga berperan penting dalam menciptakan sistem yang bersih dan efisien, termasuk pemberian BPJS, upah minimum, dan insentif kinerja.

Baca Juga: Judistira Dorong Pemprov DKI Kembangkan Strategi Kreatif Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta

Ia menilai kombinasi transparansi, pengawasan ketat, dan kesejahteraan jukir akan membantu mengurangi potensi kebocoran pajak parkir yang merugikan kas daerah.

Judistira juga menekankan perlunya digitalisasi pembayaran parkir untuk memastikan semua transaksi tercatat secara real-time dan dapat diaudit dengan mudah.

Dalam pandangannya, langkah-langkah ini bukan hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan pajak parkir yang tertib akan mendukung program pembangunan dan pengembangan kota yang lebih berkelanjutan.