Judistira Hermawan Desak Pemprov DKI Naikkan Kesejahteraan Jukir demi Tekan Kebocoran Pajak Parkir Jakarta

Baca Juga: Heboh Mobil Penyapu Jalan di Tuban Seharga Rp1,1 Miliar, Warganet Nilai Tak Efisien dan Terlalu Mahal

Menurutnya, kemitraan yang baik antara pemerintah, pengelola, dan jukir akan menciptakan sistem yang tertib dan akuntabel.

“Tidak hanya dengan pengelola, Pemprov DKI pun harus bermitra dengan teman-teman yang saat ini bekerja di lapangan,” katanya menegaskan.

Ia juga menambahkan bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan jukir, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah ini diyakini dapat menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan kas daerah dalam jumlah besar.

Baca Juga: Bentrok Mematikan di Perbatasan Pakistan Afghanistan, Puluhan Tentara Tewas, Perbatasan Ditutup Total

Judistira pun mengingatkan bahwa upaya memperkuat PAD melalui sektor parkir menjadi penting di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan fiskal Jakarta menjelang penyusunan APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp75 hingga Rp77 triliun.

Ia optimistis, jika kesejahteraan jukir diperhatikan dan sistem pengawasan diperkuat, potensi pendapatan parkir sebesar Rp1 triliun per tahun bisa sepenuhnya masuk ke kas Pemprov DKI.

Dengan demikian, dorongan Judistira Hermawan agar kesejahteraan jukir ditingkatkan bukan hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga strategi efisien untuk memperbaiki tata kelola parkir sekaligus memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap keuangan daerah Jakarta.***(LL)