Misbakhun Soroti Kelemahan Sosialisasi Pemblokiran Rekening oleh PPATK dan Strategi Penyelesaiannya

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengakui bahwa sosialisasi terkait kebijakan pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih belum optimal.

Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat banyak yang belum memahami alasan di balik pemblokiran rekening, terutama rekening dormant atau tidak aktif yang sempat ramai dibicarakan belakangan ini.

Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan pemblokiran rekening ini memang bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online, transfer ilegal, dan penipuan perbankan.

Baca Juga: Hujan Deras di Kashmir Tewaskan 46 Orang dan Lebih dari 200 Hilang, Ziarah Populer Jadi Petaka

Namun, minimnya informasi yang sampai ke masyarakat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang rekeningnya diblokir padahal tidak terkait aktivitas mencurigakan.

Menurut Misbakhun, banyak nasabah yang terkejut saat rekening mereka diblokir tanpa penjelasan yang memadai.

Hal ini menimbulkan keresahan dan bahkan beredar isu bahwa pembukaan blokir rekening harus membayar sejumlah biaya, padahal hal tersebut tidak benar.

“Kami pastikan bahwa aktivasi kembali rekening yang diblokir tidak dipungut biaya apapun,” tegasnya.

 Baca Juga: Bintang Utama Ingin Pergi, Newcastle Terancam Kehilangan Mesin Gol Alexander Isak

Sebagai solusi, Misbakhun menekankan pentingnya perbaikan dalam hal komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Ia mendorong agar pemerintah, PPATK, dan perbankan melakukan edukasi lebih masif dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan prosedur kebijakan dengan jelas.

Misbakhun juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh rekening yang diblokir dibuka kembali tanpa pungutan biaya menjadi langkah positif yang harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat tidak salah paham.

“Ke depan, kami berharap sosialisasi lebih efektif sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.

 Baca Juga: ESDM Siapkan Jebolan PEP Bandung Jadi Agen Perubahan Hilirisasi Energi