Senin, 22 Desember 2025

Judistira Hermawan Desak Transparansi Program Hunian Korban Kebakaran, Warga Butuh Kepastian Tempat Tinggal

Photo Author
- Sabtu, 21 Juni 2025 | 12:00 WIB
 Warga korban kebakaran Kapuk Muara butuh kepastian tempat tinggal, Judistira desak transparansi program hunian Pemprov DKI.  (Foto: Instagram @judistira.hermawan)
Warga korban kebakaran Kapuk Muara butuh kepastian tempat tinggal, Judistira desak transparansi program hunian Pemprov DKI. (Foto: Instagram @judistira.hermawan)

ESENSI.TV, JAKARTA - Pascakebakaran hebat yang melanda kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Wakil Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap terbuka soal rencana hunian bagi para korban.

Ia menilai transparansi pemerintah sangat penting agar masyarakat terdampak tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

Menurut Judistira, hingga saat ini belum ada kepastian jelas apakah para korban akan direlokasi, mendapatkan bantuan renovasi, atau diberi hunian sementara dari pemerintah.

 Baca Juga: Misbakhun Tegaskan Indonesia Pemain Kunci Energi Hijau Lewat Ekspor Listrik ke Singapura

Kebakaran yang terjadi pada Jumat (6/6/2025) lalu menyebabkan sekitar 480 bangunan hangus dan lebih dari 3.000 jiwa terdampak.

Meskipun bantuan logistik seperti sembako, pampers, pembalut, dan alat tulis telah disalurkan oleh banyak pihak, termasuk DPD Golkar DKI, persoalan inti warga adalah tempat tinggal yang layak.

“Kami ingin tahu, apakah Pemprov punya skema hunian jelas untuk warga? Harus ada kejelasan, jangan disembunyikan,” ujar Judistira.

Ia menilai bahwa warga berhak mengetahui rencana jangka pendek dan panjang pemerintah, baik itu terkait pembangunan shelter darurat, pemetaan wilayah relokasi, maupun bantuan renovasi bangunan rusak.

Baca Juga: Ambulans Dihadang Sopir Truk Saat Demo, Pasien Gagal Diselamatkan dan Meninggal

Transparansi program hunian menurutnya bukan sekadar menyampaikan data, tetapi juga membuka ruang dialog agar korban merasa dilibatkan.

“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan setelah bantuan awal selesai. Pemerintah harus terbuka dan hadir penuh,” lanjutnya.

Judistira juga menyampaikan bahwa keterbukaan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menurunkan potensi konflik sosial di tengah ketidakpastian.

Ia bahkan menyarankan agar Pemprov DKI membentuk satuan tugas khusus yang menangani koordinasi dan komunikasi dengan warga terdampak.

Baca Juga: Inter Miami Comeback Dramatis, Messi Jadi Pahlawan Kemenangan atas Porto

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Sumber: dprd-dkijakartaprov.go.id

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X