Dorong Fleksibilitas BUMN, Misbakhun Ungkap Rencana Prabowo Bentuk UU BUMN Baru

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan rencana besar di balik pembentukan badan pengelola investasi baru, Danantara, yang dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mendorong fleksibilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Misbakhun menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung inisiatif ini karena bertujuan mempercepat perputaran uang (velocity of money) dan membuka peluang inovasi dalam pengelolaan BUMN.

Misbakhun juga menyampaikan bahwa pembentukan Danantara sekaligus menandai perlunya revisi Undang-Undang BUMN agar aturan yang ada lebih responsif terhadap dinamika bisnis dan tidak membebani para operator BUMN dengan risiko hukum yang berlebihan.

Baca Juga: Menepi dari Keramaian di Pantai Ngandong, Tempat Asyik untuk Memancing dan Main Air

Pentingnya Revisi UU BUMN untuk Efisiensi dan Inovasi

Misbakhun menegaskan bahwa selama ini pengelolaan BUMN sering terkendala oleh aturan yang terlalu ketat, terutama terkait ketentuan kerugian negara yang membuat para profesional takut untuk mengambil langkah berani dalam melakukan transformasi.

Menurutnya, pendekatan lama yang langsung menganggap kerugian korporasi sebagai kerugian negara justru menghambat pertumbuhan dan inovasi di sektor BUMN.

Oleh sebab itu, DPR akan mendukung pembentukan Undang-Undang BUMN yang baru, yang memungkinkan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional seperti perusahaan swasta, dengan risiko hukum yang lebih proporsional.

Baca Juga: Lowongan Kerja Staf Teknologi Informasi di Perum DAMRI, Segera Cek Posisi, Kualifikasi, dan Cara Daftarnya!

Hal ini diharapkan mampu menarik talenta terbaik Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan BUMN tanpa rasa takut akan jerat hukum yang tidak adil.

Danantara sebagai Wadah Konsolidasi dan Pengelolaan Investasi

Misbakhun juga menjelaskan bahwa Danantara berperan sebagai badan pengelola investasi konsolidasi yang mengumpulkan saham BUMN dari Kementerian Keuangan ke satu entitas profesional.

Pengalihan kepemilikan saham ini bukan berarti penjualan, melainkan upaya mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset BUMN.

Baca Juga: Judistira Optimis Efisiensi Anggaran Presiden Tidak Ganggu Program Pembangunan DKI Jakarta