“Bagaimana mungkin lahan hutan bisa disewakan untuk kampanye? Ini harus dibatalkan dan diawasi ketat,” tegasnya.
Di wilayah Bungbulang, Garut, dan Cineam, Tasikmalaya, praktik penambangan emas ilegal juga tak luput dari perhatian.
Imas meminta Perhutani mengevaluasi internal, termasuk dugaan penyimpangan dana reboisasi pada 2020–2022 yang melibatkan KPH Garut. Ia mengusulkan agar jabatan pemangku wilayah tidak berlangsung terlalu lama demi mencegah praktik korupsi terulang.
Baca Juga: Waspada! Ini Efek Buruk Telat Ganti Oli Mesin Mobil dan Solusi Ampuh Menghindarinya
“Kalau satu orang terlalu lama menjabat, potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Ini bahaya bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Terakhir, Imas mengingatkan tentang dampak lingkungan akibat kerusakan hutan yang memicu banjir bandang. Menurutnya, jalur menuju Garut Selatan kini hanya dipenuhi tanaman sayur tanpa pohon konservasi.
“Kalau banjir datang, bukan batang pohon yang hanyut, tapi wortel dan kentang. Ini bencana yang dibuat manusia,” katanya menutup pernyataan.*** (LL)
Artikel Terkait
Mahasiswa Indonesia Ditahan di AS Usai Visanya Dicabut, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Cek Kesehatan Gratis hingga Rawat Inap, Puskesmas Palembang Dapat Dukungan dari DPR
Kasus Eksploitasi Anak di OCI: DPR Desak Penegakan Hukum dan Reformasi Perlindungan
Pengelolaan Limbah B3 Pertambangan Batu Bara di Kalteng Jadi Sorotan, DPR RI Tegaskan Hal Ini
Dorong Swasembada Energi, DPR Desak Akselerasi Infrastruktur Gas Bumi