ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional Prabowo-Gibran (Repnas) Dr. Anggawira memastikan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo, bakal berdampak positif bagi masyarakat secara luas.
"Program makan siang gratis untuk anak-anak adalah langkah strategis yang dapat menjawab tantangan gizi, pendidikan, dan pemulihan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar dia, di Jakarta, Senin (02/12/2024).
Ia mengatakan, dengan alokasi biaya sebesar Rp10.000 per anak per makan siang, program ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup bagi generasi muda/
"Tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui kolaborasi dengan UMKM lokal," ucapnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Anggaran Rp10.000 per Hari per Penerima
Strategi dan Mekanisme Penyediaan
Menurut dia, keterlibatan UMKM lokal mencakup 4 hal berikut. Pertama, terciptanya kolaborasi dengan UMKM Kuliner Lokal. Program ini dapat melibatkan pelaku UMKM, seperti warung makan, katering rumahan, dan pedagang makanan di sekitar sekolah, sebagai mitra penyedia makan siang.
"Dengan pendekatan ini, program tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal," papar dia.
Kedua, menu bergizi dan bahan baku local. Setiap menu yang disediakan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan bahan baku yang bersumber dari petani atau pemasok lokal.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis 2025, Desa Jadi Penopang Utama Pangan Nasional
"Hal ini dapat mendukung rantai pasok pangan yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan nasional," terangnya.
Ketiga, pola distribusi yang efisien. Makanan dapat didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah melalui sistem zonasi, di mana setiap UMKM bertanggung jawab untuk melayani sekolah tertentu.
"Hal itu, selain mengurangi biaya logistik, pola ini juga memudahkan pengawasan kualitas makanan," katanya lagi.
Keempat, pendanaan dan transparansi. Dana sebesar Rp10.000 per anak dapat dikelola melalui mekanisme anggaran khusus yang diawasi secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas.