Calon Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah selama ini, ikut mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Namun, dia menilai pemerataan ekonomi masih menjadi perhatian untuk lebih baik.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Rosan Roeslani mengatakan Tim Prabowo-Gibran telah menyusun sejumlah langkah-langkah yang akan segera dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi.
Rosan menyebutkan langkah-langkah tersebut, meliputi menekankan kebijakan subsidi yang efektif dalam mendorongpeningkatan produksi dan daya saing.
"Prabowo-Gibran juga akan melanjutkan program subsidi energi (BBM, LPG, listrik) yang tepat guna untuk masyarakat yang membutuhkan," jelas Rosan Roeslani dalam keterangannya, Jumat (23/11/2023).
Meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tarif listrik dan harga BBM, serta mengendalikan pengenaan pajak.
Menjamin penyediaan perumahan atau renovasi rumah bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal berkualitas, dengan target 25 rumah per desa (dua juta rumah secara total), dan satu juta hunian di kota hunian, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z.
Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing buruh melalui program-program vokasi.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penyusunan anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat.
Memperluas dan mempermudah akses pembiayaan UMKM melalui holding pembiayaan ultra mikro, seperti program PNM Mekar.
Melanjutkan penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.
Melanjutkan penataan desentralisasi administrasi dan keuangan daerah.
Lanjutkan Pembangunan IKN
Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam rangka pemerataan pembangunan, serta 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT).
Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.
Menjamin akses akan air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil.
Membina dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun milik
masyarakat, mengembangkan program asistensi sosial lanjut usia (ASLUT), serta melaksanakan program KIS Lansia untuk menjamin perlindungan kesehatan lansia.
Langkah lain yang akan dilakukan untuk memastikan pemerataan ekonomi adalah dengan menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.*
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu
