Salah satu ikhtiar atau usaha Pemerintah menjaga perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan yakni menggunakan instrumen APBN dan APBD.
"Karena kebutuhan ekonomi dan rakyat kita bermacam-macam. Instrumen APBN dan APBD itu adalah instrumen fiskal yang sangat penting,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu menyampaikan ini dalam Silaturahmi Rapat Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Seminar Pembiayaan Infrastruktur Daerah dengan Skema Syariah di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Menkeu menegaskan, APBN dan APBD perlu disinergikan penggunaannya. Hadirnya UU Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, digunakan untuk penguatan harmonisasi kebijakan fiskal nasional.
Hal ini diperlukan karena hampir sepertiga belanja pemerintah diberikan melalui transfer kepada pemerintah daerah.
“Kalau sepertiga dari APBN itu in actionnya amalannya melalui pemerintah daerah, maka kita harus meyakinkan pemerintah daerah punya kapasitas untuk menjalankan amalan. Makanya memahamkan penggunaan APBD itu menjadi penting,” katanya.
Sebagai Ketua Umum IAEI, Menkeu berharap para ekonom IAEI dapat menjadi penghubung bagi daerah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Sementara pemerintah juga terus membangun sinergi antara pusat dan daerah.
“Kita menciptakan desentralisasi otonomi daerah itu belum lama sekitar 20 tahun. Jadi masih banyak daerah-daerah yang kemampuan dan kapasitas mengetahui dan memahami APBD masih terbatas,” jelasnya.
Sri Mulyani mencontohkan pembangunan irigasi di suatu kabupaten. Ia mengatakan jika harus ada kesesuaian perencanaan pembangunan antara irigasi yang dibangun pemerintah pusat dengan daerah sekitar irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat tidak optimal dalam manfaatnya. Nah, sinergi pusat dan daerah itu perlu baik berdasarkan program, proyek, output atau berdasarkan kinerja,” jelas Menkeu. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
