Bank Indonesia (BI) merilis posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD395,1 miliar.
Turun dibandingkan akhir Juli 2023 yang mencapai USD397,1 miliar.
Penurunan posisi utang luar negeri ini menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy). Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy).
Erwin mengatakan, ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali. Ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1%, dari 29,2% pada bulan sebelumnya.
Selain itu juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN.
"Agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelas Erwin dalam keterangan resminya, Senin (16/10/2023), di Jakarta.
Dikatakannya, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
ULN Pemerintah Turun
Terkait posisi utang luar negeri pemerintah, Erwin juga mengatakan terjadi penurunan dibandingkan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD191,6 miliar turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar USD193,2 miliar.
Atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).
Perkembangan ULN tersebut menurut Erwin, dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Ini seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
ULN kata Erwin, berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah).
Aministrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang. Dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
