DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN TA 2024 menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, pada Pembicaraan Tingkat I di Badan Anggaran (Banggar) DPR, diketahui delapan fraksi memberikan persetujuan.

Dan, satu fraksi memberikan persetujuan dengan catatan (minderheids nota) terhadap RUU APBN TA 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Tentang APBN TA 2024. Paripurna dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selanjutnya, Puan mewakili DPR menyampaikan persetujuan dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta mitra kerja terkait.

“Kami akan menanyakan pada setiap fraksi. Apakah RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan.

Pertanyaan Puan pun diikuti oleh suara ‘setuju’ dari setiap anggota-anggota dewan yang hadir.

Sebagai informasi, di dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar dan Pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.

Di mana, terdapat adanya anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp665,02 triliun, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp187,46 triliun. Dan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,59 triliun.

Sebab itu, Banggar dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan pendapatan negara surplus sebesar Rp20,98 triliun. Dengan kenaikan pada target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dan PNBP sebesar Rp18.98 triliun.

Di sisi lain, APBN TA 2024 memiliki defisit sebesar RP522,82 triliun. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka akan ada pembiayaan utang sebesar Rp648,08 triliun. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu