Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Karena masih banyak petani yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini.
Data dari Kementerian Pertanian (Kementan), secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektare PSR baru di tahun 2023. Padahal targetnya seluas 180.000 hektare.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengatakan itu usai memimpin Tim Komisi IV DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
Ia juga menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.
"Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektare) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin, dalam siaran persnya, Sabtu (16/9/2023).
Lewat kunspek tersebut, Komisi IV menemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti peremajaan sawit rakyat.
Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR. Hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.
Sudin mendorong pemerintah melalui Kementan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, menurut dia, perlu diluruskan.
PSR untuk Petani Kecil
Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil. Untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.
"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan PSR itu ada 21 persyaratan. Sekarang sudah cukup mudah," kata dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.
"Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," ucap dia.
Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.
"Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
