Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri kegiatan bertajuk “Dialog Kebijakan: Diskusi Meja Bundar tentang Aset Kripto”.

Kegiatan tersebut termasuk dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di Gandhinagar, India.

Adapun diskusi meja bundar ini bertujuan untuk membahas beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan aset kripto secara terbuka.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyebut bahwa aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang. Dan, memiliki banyak peluang serta tantangan.

Karenanya, perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global. Di mana saat ini, ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto bervariasi antar yuridiksi setiap negara.

“Dalam pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India hari pertama kemarin, Saya sampaikan perlunya standar global tersebut. Dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip “same activity, same risk, same regulation," kata Menkeu.

Penjelasan itu disampaikan Menkeu dalam akun instagram resmi @smindrawati, Selasa (18/7/2023).

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama. Yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui UU P2SK.

Selaras dengan agenda Bali Fintech, Menkeu berharap standar kebijakan aset kripto ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen. Tanpa menghentikan inovasi teknologinya.

”Saya yakin, adanya standar global akan mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital seperti perlindungan konsumen. Pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Menkeu menjelaskan, adanya standar yang sama antar negara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto. Sehingga menumbuhkan kepercayaan penggunanya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang