Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan inflasi pangan merupakan tantangan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, inflasi di Indonesia sebagian besar akibat dampak dari perbaikan ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat, terutama setelah Covid-19.
Inflasi, jelasnya, merupakan dampak lain dari pemulihan kegiatan masyarakat dan permintaan agregat setelah pandemi Covid-19.
Tingginya tekanan inflasi, ujarnya, juga dipengaruhi oleh membaiknya gangguan rantai pasok global dan fenomena super cycle.
"Inflasi pangan merupakan tantangan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir," jelas Jerry Sambuaga saat menjadi pembicara pada Forum Edukasi Publik “Sinergi dan Inovasi dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang” di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (24/6/2023).
Pada kesempatan itu, dia mengatakan Pemerintah terus dan berupaya dalam menjaga stabilitas harga.
Caranya, jelasnya, dengan menjaga pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di seluruh wilayah.
Badan Pangan Nasional
Pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan dapat mengambil langkah cepat ketika terjadi gejolak harga.
"Stabilitas harga dan pasokan bapok dapat selalu terjaga," lanjut Wakil Menteri Perdagangan RI.
Wamendag menegaskan berbagai upaya tersebut memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah.
Dukungan tersebut, ujarnya, antara lain dengan pemantauan harga dan pasokan secara intensif.
Serta melakukan upaya mitigasi guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga di waktu mendatang.
Sebelumnya, BPS mengumumkan pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,84.
Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru dan Timika masing-masing sebesar 6,04 persen dengan IHK masing-masing sebesar 121,80 dan 117,74.
Terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,93 persen dengan IHK sebesar 114,16.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
Yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,27 persen. Pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,48 persen.
Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,03 persen.
Kategori kesehatan sebesar 2,52 persen, kelompok transportasi sebesar 10,62 persen.
Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,18 persen.
Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,38 persen.
Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,48 persen.*
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaterkini
#beritaviral
