Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perolahan opini WTP 2022 ini merupakan ke-7 kali berturut-turut sejak tahun 2016.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua beserta para pimpinan dan anggota BPK. Atas kerjasama dan dukungannya dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara," kata Jokowi.
Presiden mengatakan itu dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Kepala Negara juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu.
"Alhamdulillah opininya Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Presiden Jokowi.
Predikat WTP menurut Jokowi, bukanlah sebuah tujuan akhir. Karena penggunaan uang APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, transparan dan akuntabel.
Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan makin tepat sasaran. Serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
Begitupun, Presiden Jokowi mengingatkan para Menteri dan Pimpinan Lembaga bahwa WTP itu bukan prestasi.
WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.
"Kewajiban para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” tegas Presiden.
Presiden juga mendorong peningkatan kualitas belanja selain peningkatan akuntabilitas.
Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas belanja itu harus dikawal sejak dalam tahap perencanaan, dilaksanakan dengan baik. Kemudian, dimonitor, dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
“Outcome nya betul-betul dirasakan oleh rakyat dan dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat,” lanjut Presiden.
Tingkatkan Penggunaan Dalam Negeri
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan peningkatan kualitas belanja. Bahwa output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus pada program unggulan.
Di antaranya adalah penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan. Kemudian, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan program unggulan lainnya.
Presiden juga mengimbau kepada jajaran Pemeritnah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Serta produk-produk UMKM supaya produk UMKM bisa naik kelas.
Karena itu, Kepala Negara meminta BPK, para menteri dan kepala lembaga, untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. Begitu juga dengan kepala daerah dan direksi BUMN/BUMD.
"Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” tutup Presiden. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
