Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dan Komisi VII DPR RI sepakati usulan peningkatan pagu indikatif tahun 2024 yang semula Rp 6,7 triliun menjadi Rp 11 triliun.
Plt Sekretaris Jenderal KESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa dari pagu indikatif tahun 2024, masih belum bisa mengakomodir kegiatan prioritas berupa program-program yang dialokasikan untuk infrastruktur yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
"Kami mengusulkan tambahan tambahan pagu indikatif antara lain untuk kekurangan pendanaan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II ruas Batang-Cirebon sampai Kandanghaur, kami juga usulkan pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangke, kemudian konversi minyak tanah ke Compressed Natural Gas (CNG)," kata Kusdiana, mengutip keterangan resmi di laman ESDM, www.esdm.go.id, Minggu (11/6).
Dadan menambahkan, tambahan pagu indikatif akan digunakan untuk pembangunan jaringan transmisi 500KV khususnya di Sumatera Selatan, kemudian penambahan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), PLTS Atap, Bantuan Baru Pasang Listrik (BPBL), Konverter kit untuk nelayan dan petani, pembangungan PLTMH, insentif konversi motor BBM ke motor listrik, serta untuk revitalisasi pembangkit listrik EBT dan pengeboran panas bumi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa Komisi VII mengapresiasi atas peningkatan PNBP Kementerian ESDM, sehingga harus diupayakan kenaikan anggaran Kementerian ESDM karena ada prestasi dan pencapaian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM
Hal itu terlihat dari peningkatan PNBP sektor energi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 PNBP yang dihasilkan sebesar Rp 109 triliun, tahun 2021 Rp184 triliun, dan tahun 2022 sebesar Rp351 triliun.
"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekjen Kementerian ESDM untuk meningkatkan Pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024 dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp11 triliun," ujarnya. *
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini
