Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (23/5/2023).

Sidang tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Adapun sidang beragendakan Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Sembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangannya diwakili oleh juru bicara masing-masing.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (19/5/2023), Menkeu telah menyampaikan indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024.

Yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD,.

Kemudian, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel.

Lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Sementara itu, dari sisi APBN, Sri Mulyani juga mengungkapkan pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB.

Disusul, belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Defisit direncanakan pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB, dan rasio utang dalam batas yang tetap pruden di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Sedangkan pada target sasaran pembangunan, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%.

Angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377.

Dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Sementara Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Selanjutnya, pandangan fraksi atas KEM PPKF tersebut akan diberikan tanggapan oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (30/5/2023). *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang