Senin, 22 Desember 2025

Mulyanto Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi

Photo Author
- Senin, 22 Mei 2023 | 19:36 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta  Pemerintah menurunkan  harga BBM subsidi. foto: dok
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah menurunkan harga BBM subsidi. foto: dok

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diturunkan. Permintaan penurunan itu didasarkan pada penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah (crude oil) menjadi sebesar USD75-85 per barel.

Dengan demikian beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 ini akan berkurang.

Mulyanto mengatakan, pada Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2023) lalu, pemerintah menyampaikan asumsi makro RAPBN 2024.

Di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar diusulkan sebesar Rp14.700-15.300 dan harga minyak mentah menjadi sebesar USD75-85 per barel.

Angka-angka asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi saat harga BBM bersubsidi dinaikkan (September 2022). Yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp15.500 per dolar AS.

"Sementara harga minyak mentah dunia lebih dari USD110 per barel,” papar Mulyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Dengan penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah tersebut, kata Mulyanto, artinya beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 akan berkurang.

Karena itu, ia meminta pemerintah tetap mengalokasikan selisih anggaran tersebut untuk subsidi BBM. Sehingga harga BBM bersubsidi dapat diturunkan baik untuk solar maupun pertalite.

“Sudah selayaknya harga BBM bersubsidi turun sekarang,” tegas Mulyanto.

Tidak hanya itu, pemerintah juga diminta segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mobil mewah sudah sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Tolak Subsidi Barang Mewah


Ia menegaskan, selisih anggaran dari penurunan harga minyak dunia di atas jangan digunakan untuk mensubsidi mobil listrik.

“Kita menolak subsidi untuk membeli barang mewah untuk orang kaya. Apalagi untuk kendaraan perorangan milik pribadi, bukan transportasi publik,” tegasnya.

Mulyanto menilai hakikat subsidi adalah diberikan untuk mereka yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan daya beli mereka. Bukan kepada orang kaya yang sudah tinggi daya belinya.

"Saat ini masyarakat membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit memperbaiki kondisi ekonominya. Terutama bagi masyarakat yang sehari-harinya bekerja di sektor informal yang membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah," pungkasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

Editor: Junita Ariani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

UI: Berbahaya Jika Masyarakat Sipil Ragu Data BPS

Senin, 11 Agustus 2025 | 14:48 WIB

Potensi Ekonomi Garam Indonesia Capai Rp4,14 T

Kamis, 19 Desember 2024 | 17:30 WIB

Ekspor Juni 2024 Capai US$20,84 Miliar

Senin, 15 Juli 2024 | 20:23 WIB

Cadangan Devisa Juni 2024 Naik Rp19,7 Triliun

Jumat, 5 Juli 2024 | 14:48 WIB
X