Senin, 22 Desember 2025

Menkeu Minta PPATK Buka Data Pergerakan Uang Rp300 Triliun

Photo Author
- Minggu, 12 Maret 2023 | 12:38 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengatakan banyak masyarakat yang mengkritik kinerja pelayanan pegawai Pajak dan Bea Cukai. foto: dok
Menkeu Sri Mulyani mengatakan banyak masyarakat yang mengkritik kinerja pelayanan pegawai Pajak dan Bea Cukai. foto: dok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai pergerakan uang sebanyak Rp300 triliun.

Pergerakan uang itu disinyalir berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Jadi informasi 300 triliun, sampai hari ini saya tidak bisa menjelaskan. Karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya. Transaksi apa saja yang dihitung, dan siapa saja yang terlibat," kata Sri Mulyani.

Menkeu bersama Menko Polhukkam Mahfud MD melakukan konferensi pers, Sabtu (11/3/2023) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta.

"Nanti kita tindaklanjuti dengan Pak Ivan (Kepala PPATK). Saya akan mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu," kata Sri Mulyani.

Ia juga akan menugaskan Wamenkeu, Irjen, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, untuk melakukan follow-up.

"Ada data baru kita terus tindaklanjuti,” sambung Menkeu.

Dikatakannya, informasi yang disampaikan PPATK kepada Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menko Polhukkam dan aparat penegak hukum.

Lakukan Investigasi


Ia juga mempersilahkan para wartawan untuk bertanya ke pihak PPATK terkait potensi tindakan pencucian uang.

“Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT)," ujarnya.

Kasus ini kata dia, disampaikan Mahfud MD sejak sejak 2013.

"Informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. Empat surat menyangkut saudara RAT," katanya.

Semuanya lanjut Menkeu, menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp50 juta sampai Rp150 juta.

"Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik,” jelas Menkeu.

Data mengenai 69 profil pegawai yang berisiko sedang dan tinggi menurut, adalah data dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Saat ini sedang dilakukan investigasi dan permintaan keterangan. Hasil dari investigasi tersebut, secara lengkap nanti akan dijelaskan oleh Inspektur Jenderal.

“Saya senang dibantu pak Mahfud maupun instansi lain. Semakin cepat, tentu semakin baik. Karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus dilakukan dalam mengelola keuangan negara dengan baik,” tegas Menkeu.

Menko Polhukkam juga menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memberantas tindak pidana pencucian uang bersama aparat penegak hukum. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

Editor: Junita Ariani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

UI: Berbahaya Jika Masyarakat Sipil Ragu Data BPS

Senin, 11 Agustus 2025 | 14:48 WIB

Potensi Ekonomi Garam Indonesia Capai Rp4,14 T

Kamis, 19 Desember 2024 | 17:30 WIB

Ekspor Juni 2024 Capai US$20,84 Miliar

Senin, 15 Juli 2024 | 20:23 WIB

Cadangan Devisa Juni 2024 Naik Rp19,7 Triliun

Jumat, 5 Juli 2024 | 14:48 WIB
X