Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengatakan banyak masyarakat di provinsi ini belum memiliki rumah layak huni.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Sumut sebesar 4,43 juta.
Dari jumlah itu terdapat 205.971 rumah tidak layak huni (RTLH) menurut data Kementerian PUPR.
“Kita perlu bekerja sama dengan Apersi karena kebutuhan rumah layak huni kita masih cukup tinggi. Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia,” kata Edy Rahmayadi.
Hal itu disampaikan Gubernur usai acara pelantikan Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Santika, Medan, Senin (20/2/2023).
Pemerintah, menurut Edy Rahmayadi, bisa memfasilitasi kelancaran pembangunan rumah layak huni yang dilakukan Apersi.
“Saya rasa pemerintah bisa menyediakan lahan misalnya, pengamanan atau masalah administrasi,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan Sumut memiliki potensi pengembangan sebanyak 6.000 unit rumah subsidi atau setara Rp930 miliar pada tahun ini.
Sedangkan untuk komersial sejumlah 500 unit dengan nilai Rp125 miliar.
“Kami fokus pada rakyat kecil, pinggiran, UMKM penghasilan rendah," kata Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah.
Junaidi yakin masyarakat Indonesia khususnya Sumut punya rumah.
"Baiknya keluarga itu diawali dari rumah karena keluarga yang utama,” katanya.
Ia meminta pengurus terpilih, terutama Ketua HM Yulis, Sekretaris Abdul Muhsin Hamzah dan Bendahara Deni Surya, berkomitmen membantu masyarakat kecil.
Pengurus yang baru lanjut Junaidi, juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, bank, pertanahan dan lainnya.
“Tugas kita berat, komitmen memberikan hunian yang layak kepada masyarakat. Perkuat kerja sama dengan bank, pertanahan dan pemerintah agar rakyat kita lebih mudah mendapatkan rumah,” ujarnya.
Hadir pada pelantikan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alfi Syahriza serta Forkopimda Sumut.
Hadir juga pimpinan-pimpinan bank, BUMN, BUMD dan swasta, OPD terkait Pemprov Sumut serta tokoh masyarakat. *
#beritaviral#beritaterkini
Editor: Junita Ariani
