Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah modal Bank BTN senilai Rp2,5 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menkeu mengatakan Penyertaan Modal Negara yang diberikan kepada Bank BTN sebesar Rp2,5 triliun merupakan uang yang berasal dari rakyat Indonesia.

“Sehingga harus digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Bank BTN di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Dia mengatakan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, kondisi kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat mencapai di atas 28 juta rumah.

“Jadi Pemeritah punya tanggung jawab untuk menjawab hak masyarakat. Tapi kalau masyarakat berhak, tidak berarti dapat gratis,” jelasnya.

Pemerintah, ujarnya, perlu merangkai seluruh kebijakan, regulasi dan instrumen agar masyarakat mampu membeli tempat tinggal yang layak dan sehat.

Dia mengatakan Bank BTN merupakan institusi yang diciptakan untuk sebuah misi yang sangat jelas, yaitu bagaimana menjawab tantangan sektor perumahan.

“Titip uangnya, titip masyarakat yang berharap dari BTN, titip atas nama negara dan masyarakat kepada Anda (jajaran Bank BTN-red) semuanya,” jelas Menkeu.

“Anda adalah BUMN jadi tidak bekerja sekedar cari untung. Bottom line keuangan tetap harus dijaga, tapi that's not the only objective,” tegasnya lagi.

Sri Mulyani menegaskan jajaran Bank BTN harus punya idealisme membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat, terutama dari sisi sektor keuangan.

Dia mendorong jajaran Bank BTN menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah dengan baik, istikamah dan juga bisa dipercaya.

Dengan demikian, Bank BTN akan dapat menjadi mortgage company yang terbaik di ASEAN dan akan membuat rakyat Indonesia. *

Editor: Erna Sari Ulina Girsang
Email: [email protected]