Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa seluruh belanja APBN tahun 2023 telah dinormalisasi.

Dengan begitu seluruh belanja kembali ke kementerian/lembaga masing-masing dan tidak ada lagi yang namanya Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

“Kalau kita bicara transisi 2023, tadi seluruh belanja kembali ke Kementerian/Lembaga, kata Pak Menko. Jadi kita kembali ke K/L, nggak ada lagi yang disebut PCPEN,” ungkap Menkeu di Jakarta dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan PCPEN, Kamis (26/1/2023).

Belanja APBN 2023 kata Menkeu, dirancang mencapai Rp3.061,2 triliun, sedikit menurun dari realisasi sementara tahun 2022 yang mencapai Rp3.090,8 triliun.

Dengan jumlah anggaran tersebut, APBN tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid. Alokasi belanja negara akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat.

Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran menurut Menkeu tetap dilakukan.

“Sehingga tahun 2023 ini, kalau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), harga BBM cenderung turun, kita akan tetap punya ruangan yang cukup,” jelas Menkeu.

Untuk anggaran pendidikan, kata Menkeu, direncanakan sebesar Rp612,2 triliun, anggaran kesehatan Rp178,7 triliun, anggaran perlindungan sosial masih cukup tebal dan lebih tinggi dari tahun 2022 yakni Rp476,0 triliun.

Anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp341,3 triliun termasuk didalamnya untuk subsidi, anggaran infrastruktur direncanakan Rp392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun.

“Kita berharap tahun 2023 kita tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Kita optimis, kita tetap jaga stabilitas dan juga inequality dikurangi, belanja-belanja bansos dan berbagai pendidikan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan tetap resilien,” tutup Menkeu. *

Editor: Dimas Adi Putra