ESENSI.TV, NASIONAL - Mengantisipasi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan rencana pembatasan subsidi, Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat program jaring pengaman sosial serta mempercepat implementasi program kesejahteraan sosial.
Berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, menghadapi beban ekonomi yang semakin meningkat.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menyampaikan bahwa program reguler bantuan sosial (bansos) akan dioptimalkan sambil menunggu realisasi bansos tambahan dari pemerintah.
Baca Juga: Hati-hati! Kecelakaan Lalu Lintas Tinggi di Hari Pertama Operasi Lilin 2024, Simak Data Lengkapnya
“Saat ini, bansos tambahan masih dalam tahap pembahasan. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyangga yang efektif untuk mengurangi beban masyarakat miskin,” ungkap Andy, dikutip pada Senin, 23 Desember 2024.
Kemensos telah menjadwalkan percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jika sebelumnya dijadwalkan akhir triwulan I, kini program ini akan dimulai lebih awal, yakni di awal tahun 2025.
Selain itu, bantuan pangan non-tunai untuk 18,8 juta KPM akan disalurkan setiap bulan mulai Januari 2025.
Baca Juga: Benturan Dua Kapal di Kupang, MV Kuala Mas Tenggelam, Kerugian Capai Rp 70 Miliar
Bantuan makan bergizi juga akan diberikan kepada 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia.
Program ini dirancang untuk melibatkan kelompok masyarakat lokal sebagai mitra penyedia, sehingga turut mendukung perekonomian daerah.
Tidak hanya itu, sebanyak 270.000 anak yatim piatu juga akan menerima santunan bulanan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain bansos reguler, Kemensos berencana meluncurkan program pemberdayaan untuk KPM graduasi, yakni keluarga yang telah lulus dari program PKH dan tidak lagi menerima bantuan.