Seleksi Sekolah Kedinasan 2024 akan Transparan dan Bebas Pungli

ESENSI.TV, JAKARTA - Memasuki tahun ajaran baru, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan bahwa seleksi sekolah kedinasan 2024 akan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan dilakukan secara transparan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menekankan bahwa proses seleksi akan diawasi ketat untuk memastikan integritas dan keadilan bagi semua peserta. Sistem seleksi ini akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang memungkinkan hasil tes dapat dipantau secara real-time, memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penilaian.

Tujuan Penegasan Proses Seleksi Ini

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen di institusi pemerintah dan memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang terpilih. Kemenkumham juga bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memantau proses seleksi dan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.

Sistematik Pengimplementasian Kebijakan

Implementasi teknologi dalam seleksi ini tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga membantu mengidentifikasi dan merekrut talenta terbaik yang akan berkontribusi dalam pelayanan publik. Pemerintah mengalokasikan 6.027 formasi untuk sekolah kedinasan tahun ini, termasuk formasi untuk Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) di bawah Kemenkumham.

Baca Juga: Sebanyak 320 Peserta Lolos Seleksi Calon Petugas PPIH Arab Saudi

Harapan dan Target dengan Kebijakan Ini

Dengan kebijakan ini, diharapkan para calon peserta dapat bersaing secara adil dan tidak terbebani oleh pungli atau praktik kecurangan lainnya. Kemenkumham juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pungli dalam proses seleksi ini. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.

Baca Juga: Pansel Tolak Sanggahan 47 Peserta Hasil Seleksi CPNS 2023

Transparansi dalam proses seleksi sekolah kedinasan ini diharapkan mampu menciptakan aparatur sipil negara yang kompeten dan integritas, yang akan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.