Cleansing Guru Honorer di Jakarta 2024, Ini Dia Dampak dan Alasannya

ESENSI.TV, JAKARTA - Pada tahun 2024, kebijakan cleansing guru honorer di Jakarta telah menimbulkan dampak signifikan dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Kebijakan ini, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bertujuan untuk menata ulang tenaga honorer di sekolah-sekolah negeri sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alasan Utama Cleansing Dilakukan

Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah banyaknya guru honorer yang diangkat tanpa seleksi yang jelas dan berdasarkan rekomendasi kepala sekolah. Kemudian para guru honorer tersebut digaji menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Dampak Langsung yang Dirasakan Para Guru Honorer

Dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh para guru honorer. Mereka yang terkena dampak mendapati diri mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan tanpa pemberitahuan yang memadai. Hal ini terjadi pada awal tahun ajaran baru, sehingga menambah beban psikologis dan finansial bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya dari profesi tersebut. Banyak guru honorer yang terkejut dengan pemutusan kontrak sepihak ini, terutama karena beberapa dari mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status kepegawaian.

Baca Juga: Hebat... Guru Madrasah di Mentawai, Tempuh 168 Jam Perjalanan demi Ikut Pelatihan

Reaksi Keras Masyarakat

Reaksi dari masyarakat dan berbagai pihak cukup keras. Beberapa anggota DPR menyebut istilah "cleansing" ini sebagai tindakan yang terlalu sadis dan tidak manusiawi. Mereka mengkritik cara pelaksanaan kebijakan ini yang dinilai tidak mempertimbangkan nasib para guru honorer yang telah mengabdi. Selain itu, ada juga desakan agar kebijakan ini ditunda hingga ada solusi yang lebih baik dan manusiawi bagi para tenaga honorer yang terdampak.

Baca Juga: Parah! Ketua DPRD Garut Menghina Guru Honorer

Secara keseluruhan, kebijakan cleansing guru honorer di Jakarta membawa dampak besar bagi ribuan guru dan keluarganya. Kebijakan ini juga memicu diskusi luas mengenai bagaimana pemerintah daerah seharusnya menangani tenaga honorer dengan lebih baik dan adil.