Lebih lanjut, Putu menekankan bahwa dukungan terhadap UMKM harus mencakup berbagai aspek, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan informasi mengenai peluang usaha baru.
"Kita harus memberikan dukungan yang lebih dari sekadar kebijakan. Misalnya, dengan memfasilitasi pelatihan bisnis dan membantu UMKM dalam mencari pasar baru," tambahnya.
Hal ini penting agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan kebijakan baru dan menemukan alternatif pendapatan yang tidak hanya mengurangi ketergantungan mereka pada penjualan rokok tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha mereka secara keseluruhan.
Baca Juga: Anggota Parlemen DKI Judistira Hermawan Pastikan Bina Marga DKI Tunaikan Pembayaran Hak Warga
Putu juga berharap bahwa kebijakan ini dapat menemukan titik tengah yang menguntungkan semua pihak.
"Harus ditemukan titik tengah equilibrium (keseimbangan). Harapannya betul-betul nanti memberikan win-win solution kepada semua pihak," ujarnya.
Ia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya memprioritaskan kesehatan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap UMKM.
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
Baca Juga: Polda Jateng Bongkar Kasus Mafia Tanah di Salatiga, 3 Pelaku Diamankan
Secara keseluruhan, tanggapan Putu Supadma Rudana mencerminkan perlunya pendekatan yang seimbang dalam implementasi kebijakan larangan penjualan rokok ketengan.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan meningkatkan kesehatan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak membebani pelaku UMKM yang sudah rentan.
Pemerintah diharapkan dapat menciptakan strategi yang efektif untuk mendukung kedua tujuan tersebut secara bersamaan, sehingga tercipta keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.
Dukungan untuk UMKM dan kebijakan yang bijaksana diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait.***