ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti besarnya beban bunga utang negara yang mencapai hampir Rp800 triliun per tahun.
Menurutnya, angka tersebut menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia ke depan.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, tanpa adanya strategi fiskal yang kredibel dan konsisten, beban pembayaran bunga utang dapat semakin menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau penerimaan pajak terus di bawah target, defisit APBN akan sulit ditutup. Apalagi beban bunga utang kita per tahun hampir Rp800 triliun dengan tingkat imbal hasil surat utang yang masih tinggi," jelas Misbakhun.
Baca Juga: Mengungkap Cara Gen Z Mengelola Identitas Diri di Dunia Maya
Ia menjelaskan, imbal hasil surat utang Indonesia masih berada di kisaran 6–7 persen, bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN.
Kondisi ini membuat biaya pinjaman pemerintah relatif mahal, sehingga tekanan terhadap APBN semakin besar.
Misbakhun menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Tax ratio Indonesia yang masih berada di bawah 10 persen dianggap terlalu rendah untuk menopang kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Baca Juga: Indonesia Konsisten Dukung Palestina, Prabowo Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Selain itu, ia menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus mendesain kebijakan fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata global.
"Sebagai koordinator KSSK, Pak Purbaya punya peran besar menjaga stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan LPS," ujarnya.
Menurut Misbakhun, kredibilitas strategi fiskal akan menentukan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.
Jika kebijakan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembiayaan utang, stabilitas inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, maka pasar akan merespons positif.