Misbakhun Tegaskan Komisi XI DPR RI Kawal Ketat Eksekusi Stimulus demi Stabilitas Ekonomi Nasional

ESENSI.TV, JAKARTA - Delapan paket stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pada Senin (15/9) mendapat perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi faktor kunci agar stimulus dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Misbakhun, keberhasilan paket ekonomi ini bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang terserap, tetapi oleh seberapa efektif pelaksanaan di lapangan.

“Tanpa eksekusi yang baik, program ini hanya akan bagus di atas kertas. Komisi XI DPR RI akan mengawal ketat agar setiap program berjalan efektif,” ujar Misbakhun di Jakarta.

Baca Juga: Rashford Jadi Pahlawan, Barcelona Awali Liga Champions dengan Kemenangan di Markas Newcastle

Ia menjelaskan bahwa stimulus yang diluncurkan pemerintah hadir pada waktu yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung dunia usaha agar tetap bertahan.

Misbakhun menekankan pentingnya program ini dalam memperluas lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa dianggap ringan karena dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar laporan administrasi.

Komisi XI DPR RI berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan setiap program dapat dieksekusi secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung.

Baca Juga: Dua Demonstran yang Dilaporkan Hilang Ditemukan, Eko Jadi Nelayan, Bima Berjualan Barongsai

Misbakhun menambahkan, keberhasilan stimulus juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati sebagian pihak.

Delapan paket stimulus pemerintah mencakup beragam langkah strategis, seperti program magang bagi fresh graduate maksimal satu tahun, insentif PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata, serta bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga.

Selain itu, pemerintah memberikan potongan iuran JKK–JKM bagi pekerja transportasi online, sopir, kurir, dan sektor logistik, layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta program padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan PUPR.

Pemerintah juga menyiapkan deregulasi PP 28/2025 untuk mempercepat investasi, serta program perkotaan di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan.