ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk menekan angka malnutrisi, melainkan juga menjadi bagian penting dari strategi nasional membangun kedaulatan pangan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto telah menempatkan MBG sebagai program gizi yang bersinergi langsung dengan pemberdayaan sektor pertanian dan produksi lokal.
Misbakhun menegaskan, MBG bukan program konsumtif semata. Setiap porsi makanan yang disediakan melalui program ini melibatkan rantai produksi dan distribusi pangan yang luas.
Bahan baku seperti beras, telur, daging, dan sayur mayur akan disuplai dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Hal ini secara otomatis mendorong ketergantungan pada sumber daya dalam negeri, bukan impor.
Baca Juga: Rudal Israel Diklaim Salah Sasaran, Tewaskan Anak-Anak Gaza Saat Ambil Air
“Ketika MBG dilaksanakan secara masif, maka kebutuhan akan bahan pangan meningkat tajam. Kalau ini disuplai dari produksi dalam negeri, maka kita sedang membangun sistem kedaulatan pangan,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, kedaulatan pangan berarti negara memiliki kontrol penuh atas produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan tanpa bergantung pada pihak asing.
Dengan pendekatan seperti MBG, maka petani lokal akan mendapat pasar yang pasti dan harga yang stabil.
Hal ini menjadi insentif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa.
Baca Juga: Chelsea Juara Piala Dunia Antarklub Usai Permalukan PSG tanpa Balas
Misbakhun menambahkan bahwa strategi ini juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang inklusif.
Mulai dari petani yang menanam padi, peternak ayam petelur, hingga pengelola dapur umum, semua terlibat dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan. MBG menjadi penggerak utama sirkulasi tersebut.
Menurutnya, untuk menjamin keberlanjutan program ini, pemerintah juga harus memastikan ada sinergi antara kementerian pertanian, koperasi, pendidikan, dan keuangan.
Program MBG tidak bisa berjalan terpisah, tapi harus menjadi bagian dari grand design ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Prabowo.