ESENSI.TV, JAKARTA – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp300 miliar hingga Rp450 miliar untuk menurunkan angka pengangguran di Jakarta.
“Hingga saat ini, angka pengangguran di Jakarta sudah mencapai 500 ribu orang. Jadi harus ada langkah solutif dan konkrit terhadap isu itu,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Judistira Hermawan, di Jakarta, Kamis (10/07/2025).
Menurut dia, anggaran itu akan dialokasikan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan khususnya pada sektor-sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).
Baca Juga: PSG Libas Real Madrid, Melaju ke Final Piala Dunia Antarklub Hadapi Chelsea
Ia menjelaskan, upaya yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat UMKM masyarakat yang terdampak ekonomi nasional dan global. Dan hal itu akan dilakukan secara bertahap.
“Pada tahap awal ini, kami akan menyasar pada 30 ribu UMKM lebih dulu. Dan nantinya, setiap UMKM diharapkan menyerap setidaknya 5 orang sehingga bisa menciptakan 150 ribu lapangan kerja dari UMKM,” terangnya.
Tindakan Konkrit dan Cepat
Ia mengakui, penciptaan 150 ribu lapangan kerja itu kemungkinan akan terwujud dalam 1 tahun. Sementara angka pengangguran sudah menyentuh 500 ribu orang.
“Dan tahun depan, ada potensi angka itu naik lagi. Untuk itu, kami akan terus bersinergi menekan angka pengangguran itu secara bertahap dan terkendali bekerjasama dengan Pemprov Jakarta,” papar dia.
Baca Juga: 2026, Fraksi Golkar DPRD Jakarta Minta Pemprov Hapuskan Tunggakan Sewa Rusun Warga Tak Mampu
Alokasi dana yang direncanakan, katanya, akan diberikan kepada UMKM di Jakarta sesuai konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nominal sekitar Rp10 juta – Rp15juta per UMKM.
Sehingga jika dikalikan dengan jumlah UMKM sasaran tahap awal sebanyak 30 ribu, maka alokasi dana yang harus disiapkan Pemprov Jakarta, mencapai Rp300 miliar hingga Rp450 miliar.
“Hanya memang, proses pemetaan, kurasi dan seleksinya akan dilakukan secara ketat. Sebab tujuannya untuk mendukung UMKM di Jakarta agar tetap bergerak, sekaligus agar penggunaan anggarannya berlangsung secara akuntabel dan transparan,” tutup Wawan, panggilan akrab Judistira Hermawan. ***