“Bagaimana mungkin lahan hutan bisa disewakan untuk kampanye? Ini harus dibatalkan dan diawasi ketat,” tegasnya.
Di wilayah Bungbulang, Garut, dan Cineam, Tasikmalaya, praktik penambangan emas ilegal juga tak luput dari perhatian.
Imas meminta Perhutani mengevaluasi internal, termasuk dugaan penyimpangan dana reboisasi pada 2020–2022 yang melibatkan KPH Garut. Ia mengusulkan agar jabatan pemangku wilayah tidak berlangsung terlalu lama demi mencegah praktik korupsi terulang.
Baca Juga: Waspada! Ini Efek Buruk Telat Ganti Oli Mesin Mobil dan Solusi Ampuh Menghindarinya
“Kalau satu orang terlalu lama menjabat, potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Ini bahaya bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Terakhir, Imas mengingatkan tentang dampak lingkungan akibat kerusakan hutan yang memicu banjir bandang. Menurutnya, jalur menuju Garut Selatan kini hanya dipenuhi tanaman sayur tanpa pohon konservasi.
“Kalau banjir datang, bukan batang pohon yang hanyut, tapi wortel dan kentang. Ini bencana yang dibuat manusia,” katanya menutup pernyataan.*** (LL)