Ia juga menyoroti bahwa sering kali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baru bergerak saat mendekati musim mudik.
Baca Juga: Gaza Kembali Membara: Serangan Israel Tewaskan 400 Orang, Gencatan Senjata Hancur Berantakan
Akibatnya, kebijakan yang seharusnya membantu masyarakat malah menambah kebingungan.
"Kebijakan seperti ini harusnya sudah direncanakan sejak awal tahun, bukan mendadak. Kalau tiba-tiba ada diskon tapi orang sudah keburu beli tiket mahal, siapa yang diuntungkan?" tambahnya.
Selain waktu pengumuman yang dinilai terlambat, Yanuar juga menyoroti transparansi harga tiket pesawat.
Ia mempertanyakan apakah maskapai benar-benar menurunkan harga tiket atau hanya sekadar mencantumkan label "diskon" tanpa potongan yang jelas.
Baca Juga: Gen Z Wajib Punya! 5 Manfaat Skill Digital agar Makin Keren dan Sukses
“Kalau subsidi sudah ada sampai Rp 286 miliar, tapi harga tiket masih saja mahal, kita patut bertanya-tanya. Jangan-jangan ada yang memanfaatkan situasi ini. Bisa saja kita dalami lebih jauh, jangan sampai ada praktik korupsi di balik subsidi ini,” tegas Yanuar.
Ia mendesak agar maskapai lebih transparan dengan menunjukkan harga tiket sebelum dan sesudah diskon.
"Coba publikasikan harga normal dan harga saat Lebaran, biar masyarakat bisa lihat sendiri. Jangan cuma tulis ‘diskon’ tapi harganya tetap sama," ujar Yanuar menutup pernyataannya.
Komisi V DPR RI juga berencana memanggil pihak maskapai untuk mengklarifikasi realisasi diskon tiket Lebaran 2025.
Baca Juga: Banjir dan Longsor Terjang Parapat, Simalungun, Tim Brimob Turun Bantu Evakuasi dan Bersihkan Lumpur
Langkah ini diambil agar subsidi yang sudah dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi kebijakan formalitas semata.***(LL)