ESENSI.TV, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.
Dalam acara di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025), Presiden secara resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Kini, tunjangan tersebut akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa harus melalui proses birokrasi panjang yang kerap menyulitkan.
Turut mendampingi dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang menjadi saksi peluncuran sistem baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti bagaimana sistem birokrasi yang ada selama ini dinilai terlalu rumit dan memperlambat hak para guru.
Ia menekankan bahwa mekanisme baru ini bertujuan memangkas jalur birokrasi agar tunjangan bisa diterima lebih cepat dan tepat waktu.
“Saya menyambut baik peluncuran sistem ini. Tunjangan langsung ke rekening guru adalah langkah penting untuk menghindari proses birokrasi yang berbelit. Selama ini, kenapa harus ditahan-tahan? Itu hak mereka. Semakin lama ditahan, semakin banyak guru kita yang dirugikan. Kita harus hentikan kebiasaan seperti ini,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan pentingnya mengubah budaya birokrasi yang justru memperlambat pelayanan.
Baca Juga: Klaim Sasar Pusat Komando Jihad Islam, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Damaskus
“Kita harus buang jauh-jauh kebiasaan buruk seperti ini. Jangan lagi ada pola pikir ‘kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.’ Budaya seperti itu harus kita kikis habis. Kita perlu membangun sistem yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Mekanisme penyaluran tunjangan langsung ke rekening ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pencairan, tapi juga memastikan transparansi.
Sebelumnya, banyak keluhan dari para guru terkait keterlambatan pencairan tunjangan, yang sering kali tersendat di tingkat birokrasi daerah.
Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap tidak ada lagi potensi penyalahgunaan atau pemotongan tunjangan di tengah jalan.