Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Prabowo Bahas Sengketa Tanah dan Kasus Sertifikat Tanah Ilegal

Selain kasus penyalahgunaan sertifikat, pertemuan tersebut juga membahas persoalan tumpang tindih kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang kerap terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu. 

Nusron mengungkapkan bahwa banyak sertifikat yang diterbitkan pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang akurat, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari.

"Permasalahan utama muncul karena banyak sertifikat yang diterbitkan antara tahun 1960 hingga 1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas. Yang ada hanya gambar tanah tanpa informasi pasti mengenai lokasi dan alamatnya," ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan sistem pertanahan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa. 

Baca Juga: Kesempatan Emas, PT Reska Multi Usaha Buka Lowongan Pramugara dan Pramugari, Cek Persyaratannya!

Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.***(LL)