Misbakhun Tekankan Peran OJK dalam Pembiayaan Petani untuk Stabilitas Ekonomi dan Pangan Daerah

ESENSI.TV, KALIMANTAN - Penguatan sektor riil melalui pembiayaan dan pendampingan bagi petani menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kalimantan Selatan, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung para petani agar semakin produktif dan adaptif.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun menyoroti stabilitas inflasi Kalimantan Selatan yang tetap terjaga di tengah dinamika harga pangan. 

“Inflasi di Kalimantan Selatan relatif sangat rendah. Ada sedikit kenaikan pada volatile food, khususnya beras, tetapi masih dalam batas yang wajar dan terkendali," ungkapnya.

Baca Juga: Buntut Umroh di Tengah Bencana, Gerindra Resmi Lepas Bupati Aceh Mirwan dari Jabatan Ketua DPC

Kondisi ini mencerminkan efektivitas berbagai program pengendalian harga yang turut didukung oleh ketersediaan dan konsistensi produksi pangan lokal.

Salah satu faktor pendukungnya ialah keberhasilan inovasi padi apung yang dikembangkan di wilayah gambut Hulu Sungai Selatan. Misbakhun mengapresiasi teknologi tersebut melalui kutipan:

“Padi apung di wilayah gambut ini menggunakan teknologi khusus sehingga dapat tumbuh dan menjadi beras yang sangat produktif.”

Peningkatan produktivitas itu berperan signifikan dalam menjaga pasokan beras dan menekan potensi lonjakan harga. Misbakhun menambahkan:

“Produksinya besar dan konsistensi pertumbuhannya dijaga sangat baik sehingga menjadi lumbung padi di wilayah ini.”

Baca Juga: Goresan di Mobil Bikin Risih? Coba 6 Trik Murah Ini, Dijamin Ampuh

Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran OJK. Pendampingan pembiayaan dan edukasi keuangan bagi petani menjadi motor penggerak utama agar sektor pertanian mampu berkembang secara berkelanjutan.

Literasi mengenai akses modal membuat petani mampu meningkatkan kapasitas produksi, mengelola risiko, serta memperluas usaha.

Komisi XI DPR RI memastikan bahwa kebijakan pembiayaan pertanian akan terus dikawal untuk mendukung sektor pangan nasional.