Senin, 22 Desember 2025

Judistira Hermawan: Pemotongan DBH Harus Diikuti Penyusunan APBD yang Lebih Ketat

Photo Author
- Jumat, 5 Desember 2025 | 11:00 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.(Foto: dok. DPRD DKI Jakarta)
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.(Foto: dok. DPRD DKI Jakarta)

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyatakan bahwa kondisi ini mengharuskan Pemprov DKI melakukan penyusunan anggaran secara lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ia menilai bahwa langkah restrukturisasi anggaran adalah keputusan wajib agar dampak pemotongan tidak merugikan masyarakat.

Judistira menjelaskan bahwa pemotongan DBH tidak hanya terjadi di DKI, melainkan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah melihat situasi ini sebagai tantangan kolektif, bukan kondisi yang perlu dikeluhkan secara berlebihan.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Makanan Sehat untuk Mengontrol Kadar Gula Darah

Menurutnya, setiap daerah harus bekerja lebih efektif dalam mengelola sumber daya fiskal yang tersisa.

Ia menekankan bahwa penyisiran anggaran harus dilakukan secara detail, termasuk menilai kembali berbagai program dan kegiatan rutin yang selama ini berjalan tanpa evaluasi mendalam.

Judistira menegaskan bahwa manfaat APBD harus tetap mampu dirasakan masyarakat, sehingga penghematan tidak boleh mengorbankan sektor pelayanan publik atau pembangunan strategis.

Dalam penjelasannya, Judistira menyoroti bahwa DKI Jakarta memiliki beban pembangunan lebih besar dibanding daerah lain, terutama terkait banjir, kemacetan, hingga masalah sosial seperti pendidikan dan kesempatan kerja.

Baca Juga: Inspirasi Gaya Rambut Gen Z Paling Populer yang Wajib Dicoba

Karena itu, anggaran untuk sektor prioritas tidak boleh dipotong secara sembarangan.

Ia mendorong agar efisiensi diarahkan pada kegiatan yang kurang berpengaruh, sehingga ruang fiskal tetap terjaga.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Judistira adalah pengeluaran teknis seperti kegiatan seremonial dan rapat kerja. Ia menilai pos ini sering menjadi tempat munculnya pemborosan anggaran.

Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan tanpa mengganggu pelayanan dasar dengan memangkas belanja yang tidak memberikan dampak signifikan.

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X