ESENSI.TV, JAKARTA - Rencana efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat perhatian serius dari Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.
Ia memprediksi bahwa anggaran kegiatan seremonial dan program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan menjadi sasaran utama penyisiran oleh DPRD.
Menurut Judistira, langkah efisiensi ini menjadi penting menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang turut memengaruhi pendapatan daerah.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu program prioritas daerah seperti penanganan banjir, kemacetan, dan pelayanan publik di bidang pendidikan serta lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Motor Terasa Berat Saat Digas? Ini Cara Mengatasinya dengan Cepat dan Tepat
“Anggaran-anggaran dan program yang selama ini dirasa kurang tepat. Ada juga pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan,” ujar Judistira.
Politisi Golkar itu menilai bahwa kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta rapat-rapat berulang sering kali menyerap anggaran besar tanpa memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD DKI akan mendorong agar pos-pos seperti itu dikaji ulang dalam pembahasan APBD 2025.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki nilai manfaat yang sebanding dengan biaya yang dihabiskan.
Baca Juga: Demi Bawa Portugal ke Piala Dunia 2026, Ronaldo Siap Hadapi Cemoohan Dublin
“Kalau ada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung, sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih produktif,” jelasnya.
Selain itu, Judistira juga mendorong agar proses efisiensi disertai pengawasan ketat dan keterbukaan data anggaran, sehingga publik dapat memantau ke mana arah pemotongan dilakukan.
Transparansi ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemprov dan DPRD.
Ia berharap efisiensi tersebut dapat membantu menstabilkan keuangan daerah tanpa mengorbankan program strategis.
Artikel Terkait
Judistira Hermawan Tegaskan Efisiensi Anggaran DKI Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Judistira Hermawan Sebut Pemotongan Dana Bagi Hasil Tak Hanya Terjadi di DKI Jakarta
Judistira Soroti Pemborosan Anggaran di Dinas dan SKPD, Termasuk Rapat Kerja
Judistira Dukung Langkah Mendagri yang Janjikan Solusi atas Pemotongan DBH
Judistira Ungkap Komisi DPRD DKI Akan Sisir APBD Rp 77 Triliun untuk Efisiensi