Judistira Soroti Pemborosan Anggaran di Dinas dan SKPD, Termasuk Rapat Kerja

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyoroti adanya potensi pemborosan anggaran di sejumlah dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Ia menilai, kegiatan seremonial dan rapat kerja yang berulang menjadi salah satu bagian dari program yang perlu dievaluasi.

Hal ini disampaikan menyusul rencana efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Judistira, efisiensi bukan berarti memangkas program penting yang menyentuh langsung masyarakat, seperti penanganan banjir, kemacetan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: RSUD Dr Saiful Anwar Buka Rekrutmen Pegawai BLUD Non ASN Tahun 2025, Simak Persyaratan dan Jadwal Lengkapnya

Ia menegaskan bahwa efisiensi justru harus menyasar kegiatan yang dinilai kurang berdampak, terutama di level operasional.

“Anggaran-anggaran dan program yang selama ini dirasa kurang tepat. Ada juga pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan,” ujar Judistira, dikutip pada Senin, 10 November 2025.

Politisi Golkar yang telah tiga periode duduk di Kebon Sirih itu menyebut, seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta akan melakukan penyisiran terhadap setiap pos anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Langkah ini penting agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan berada di kisaran Rp 75–77 triliun benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Kapal Pengungsi Rohingya Tenggelam di Perairan Malaysia, 7 Korban Tewas, Ratusan Lainnya Hilang

Judistira juga menilai, efisiensi yang dilakukan bukan semata karena adanya pemotongan DBH, melainkan sebagai pembenahan manajemen keuangan daerah agar tidak ada dana publik yang terbuang sia-sia.

Ia berharap setiap dinas mulai menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam merancang kegiatan.

Selain itu, Judistira mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaporan hasil efisiensi tersebut.

“Kita ingin APBD dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan habis untuk hal-hal administratif,” tegasnya.