Senin, 22 Desember 2025

Judistira Hermawan Sebut Pemotongan Dana Bagi Hasil Tak Hanya Terjadi di DKI Jakarta

Photo Author
- Sabtu, 8 November 2025 | 13:00 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.(Foto: dok. DPRD DKI Jakarta)
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.(Foto: dok. DPRD DKI Jakarta)

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan hanya dialami oleh DKI Jakarta, tetapi juga diterapkan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Karena itu, ia meminta agar kebijakan ini disikapi secara bijak tanpa menimbulkan kepanikan di daerah.

Dalam keterangannya, Judistira menegaskan bahwa DKI Jakarta perlu memahami konteks nasional dari kebijakan tersebut.

“Pemotongan DBH harus disikapi dengan bijak, karena tidak hanya DKI melainkan seluruh Indonesia. Namun untuk DBH yang dialami DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Bullying Berujung Tragedi! Bom Rakitan Siswa Guncang SMAN 72 Jakarta, 54 Pelajar Jadi Korban

Menurutnya, pemotongan DBH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menyesuaikan struktur fiskal dan pembagian pendapatan daerah agar lebih seimbang.

Namun, ia mengingatkan agar Pemprov DKI tidak serta-merta memangkas program penting yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Judistira menilai, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan efisiensi secara selektif dan terukur.

Ia meminta seluruh komisi di DPRD DKI ikut meninjau ulang setiap program kerja dan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran.

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Mesin Mobil SOHC dan DOHC, Mana yang Lebih Unggul?

Penurunan APBD DKI Jakarta dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun setelah pemangkasan DBH menjadi sinyal bahwa efisiensi mutlak dilakukan.

Namun demikian, Judistira berharap efisiensi tersebut tidak sampai mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor transportasi, pendidikan, dan penanganan banjir.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Bagi Judistira, penghematan anggaran bukan berarti memotong layanan, tetapi mengefektifkan setiap pengeluaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X