Tolak Pemotongan Dana Daerah hingga 30 Persen, 18 Gubernur Geruduk Kantor Menkeu Purbaya

Baca Juga: Setir Mobil Sering Lari ke Kiri? Ini 6 Penyebab Utamanya yang Wajib Anda Cek

Meski angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun, keputusan ini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat masih membuka ruang dialog dengan daerah.

Purbaya juga menyebutkan kemungkinan penambahan lebih lanjut apabila kondisi ekonomi dan penerimaan negara menunjukkan perbaikan pada pertengahan tahun 2026.

“Kalau ekonomi membaik dan penerimaan negara meningkat, tentu kita akan pertimbangkan tambahan lagi. Tapi semua harus berdasarkan kinerja dan transparansi daerah,” tegasnya.

Di satu sisi, pemerintah pusat berupaya menjaga stabilitas keuangan negara, dan di sisi lain, daerah menuntut ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.***(LL)