Evaluasi Kinerja Pemimpin DKI Jakarta, Judistira Ingatkan Publik Jangan Terjebak Citra

ESENSI.TV, JAKARTA - Dalam refleksi politiknya mengenai 100 hari pertama kinerja Gubernur DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyampaikan sebuah pandangan kritis yang menarik. 

Ia menyebut bahwa menilai kinerja pemimpin dalam waktu sesingkat itu tentu masih sangat terbatas dan tidak bisa sepenuhnya dilihat secara kasat mata.

Pernyataan Judistira ini menyoroti pentingnya perspektif jangka panjang dalam mengevaluasi seorang kepala daerah.

Menurutnya, yang lebih penting bukanlah angka-angka survei atau penilaian popularitas sesaat, melainkan substansi kebijakan yang telah mulai dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat luas.

 Baca Juga: Biar Nggak Overthinking Seharian, Ini 10 Kebiasaan Pagi Simpel Favorit Gen Z

“Kalau menilai pemimpin hanya dari 100 hari, tentu sangat terbatas. Tapi dari kebijakan yang sudah dikerjakan, kita bisa mulai melihat arah pemerintahannya,” ujar Judistira, dikutip pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Di tengah era media sosial dan tuntutan publik akan perubahan instan, banyak pemimpin daerah terjebak dalam pencitraan semata.

Namun, Judistira mengingatkan bahwa kebijakan publik memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil nyata.

Ia lebih menghargai pemimpin yang berani mengambil kebijakan strategis dan jangka panjang, meskipun belum populer dalam jangka pendek.

 Baca Juga: Menyusuri Keindahan Gunung Ungaran, Destinasi Favorit Pendaki dengan Sunrise Memukau

Fraksi Golkar sendiri, lanjut Judistira, tidak akan terjebak pada euforia angka survei. Fokus mereka adalah pada keberlanjutan kebijakan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, Fraksi Golkar tetap mendukung program-program pro-rakyat sembari memastikan pengawasan tetap berjalan ketat.

Pandangan Judistira ini menjadi penting sebagai penyeimbang wacana publik yang kerap terburu-buru dalam menilai seorang pemimpin.

Ia menempatkan akal sehat politik di atas popularitas sesaat, dan mendorong agar semua pihak menilai kinerja pemerintah dengan lebih bijak dan objektif.