ekonomi

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Yogyakarta Meningkat Signifikan

Jumat, 31 Mei 2024 | 19:01 WIB
Ilustrasi hasil tembakau (Istimewa)

PENERIMAAN bea dan cukai sampai dengan akhir April 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 43,5% dengan capaian 41,94% dari target Rp900,07 miliar. Capaian ini melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai.

Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, kinerja penerimaan Pabean masih tumbuh 41,8% (yoy akumulatif) seperti bulan sebelumnya terutama bea atas pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan.

"Kinerja penerimaan cukai HT meningkat 43,5% (yoy akumulatif) melanjutkan tren peningkatan bulan sebelumnya. Penerimaan bea dan cukai sampai dengan akhir bulan April 2024 didominasi cukai Hasil Tembakau (share 98,58%)," katanya dalam siaran pers, Jumat 31 Mei 2024.

Penerimaan ini tumbuh utamanya karena peningkatan produksi hasil tembakau (HT) yang juga tumbuh sebesar 17,87% (yoy akumulatif s.d. bulan April 2024) dan pabean yang meningkat 41,8%. PNBP pun mengalami pertumbuhan sebesar 54,36% (yoy akumulatif) dengan capaian 43,39% dari target Rp2.092,98 miliar.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh pendapatan BLU tumbuh 67,08% dari periode yang sama di tahun 2023. Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp 671,42 miliar atau mencapai 36,3 persen dari target APBN.

Kenaikan signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp 488,82 miliar dan Rp 160,88 miliar.

Dukungan Fiskal Wilayah DIY


Menurut Agung, APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan penguatan kualitas SDM (dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan), penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi), transformasi
ekonomi (melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri), reformasi birokrasi dan aparatur negara (termasuk perbaikan gaji dan pensiun) serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.

Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sampai dengan akhir April 2024 telah terealisasi sebesar Rp525,17 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Preservasi; Konektivitas Jalan; Bendungan dan Saluran Irigasi; Penyediaan Pemukiman dan Sarana Air Baku serta Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.

Dia mengataan, bidang Kesehatan sampai dengan akhir April 2024 terealisasi Rp140,41 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Pengadaan Obat, Layanan Kesehatan, JKN, Pelatihan Bidang Kesehatan serta Pengentasan Stunting yang dilaksanakan oleh Kemkes, BPOM, dan BKKBN," katanya.

Dukungan fiskal untuk bidang Pendidikan sampai dengan April 2024 terealisasi Rp560,47 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk BOS, Beasiswa, Digital Talent, BOPTN, dan Bantuan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Kementan, Kemenperind, Kemdikbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Kem PUPR, dan PNRI.

Sementara itu, dukungan fiskal untuk bidang ketahanan pangan sampai dengan April 2024 terealisasi Rp210,49 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk Bantuan Benih dan Hewan Kawasan Pertanian, Sarpras Irigasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian PUPR.

Tags

Terkini

UI: Berbahaya Jika Masyarakat Sipil Ragu Data BPS

Senin, 11 Agustus 2025 | 14:48 WIB

Potensi Ekonomi Garam Indonesia Capai Rp4,14 T

Kamis, 19 Desember 2024 | 17:30 WIB

Ekspor Juni 2024 Capai US$20,84 Miliar

Senin, 15 Juli 2024 | 20:23 WIB

Cadangan Devisa Juni 2024 Naik Rp19,7 Triliun

Jumat, 5 Juli 2024 | 14:48 WIB