Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang terimbas dari tiga permasalahan utama dunia.
Tiga permasalahan utama (triple horror) tersebut adalah inflasi tinggi, tingkat suku bunga tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Diperkirakan kondisi tersebut akan berlangsung lama yang berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (28/05/2024).
Ia menuturkan, di dalam negeri sendiri, terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,9 persen.
Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, katanya, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Juga sulit mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita dari negara maju.
Gini Ratio Meningkat
Handi memaparkan, mengenai angka ratio Gini pada bulan Maret 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan angka di bulan September 2022 sebesar 0,381. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan semakin melebar.
Ia juga menyoroti tentang kebijakan utang yang diterapkan oleh pemerintah dalam dua dekade terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan mencapai puncak tertingginya.
“Semenjak tahun 2014 Debt to Service Ratio Indonesia selalu berada di atas ambang batas psikologisnya di atas 30%. Besarnya nilai utang dan bunga utang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap beban keuangan negara. Khususnya dalam APBN, perlu diketahui bahwa bunga utang yang harus dibayar setiap tahunnya mencapai Rp 480 triliun,” papar dia.
Menurut dia, tax ratio yang masih rendah, menunjukkan kapasitas makro fiskal untuk menopang kinerja ekonomi nasional masih tergolong rendah. Bahkan tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih tinggi.
Anggaran Pembangunan IKN
Terkait besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan mencapai Rp466 triliun hingga tahun 2045. Dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun.
“Sampai hari ini, pemerintah tidak pernah membuka data calon Investor yang akan menanamkan modalnya pada proyek IKN tersebut. Sebaiknya kepindahan IKN ditunda dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai semuanya siap,” tandas Handi.